PARTISIPASI PELAJAR ASRAMA BINTERBUSIH ASAL TIMIKA & PEG. BINTANG PADA ACARA "SELAMATKAN PEREMPUAN & ANAK DARI KEMATIAN KARENA HIV-AIDS" JATENG

Pelajar Bintebusih Foto Bersama Gubernur Jateng

 

Pada tanggal 25 November 2012 pukul 06.00 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, diperingati "Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan & Anak", dengan Thema : "SELAMATKAN PEREMPUAN & ANAK DARI KEMATIAN KARENA HIV-AIDS", yang diselenggarakan oleh BP3AKB Prov. Jateng (Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) bekerja sama dengan Jaringan LSM Peduli HIV-AIDS Jateng.

Pada acara tersebut Pelajar Binterbusih ikut berpartisipasi memeriahkan acara dengan menampilkan tarian "Tumbelo" dan menyanyikan lagu "Aku Papua" yang sanggat menarik dan memukau tamu undangan yang hadir. Kegiatan tersebut juga di isi dengan penyebaran panflet, Senam Aerobic bersama, testimoni ODHA, Penandatanganan Kain Putih dukungan terhadap ODHA dan Penandatanganan Prasasti Komitmen bersama menanggulangi penyebaran HIV-AIDS. 

Tarian Tumbelo dibawakan oleh Pelajar Binterbusih

Dalam sambutanya Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meminta ada langkah nyata untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya HiV dan AIDS. Upaya itu perlu dilakukan terus menerus dan masif, tidak hanya sekali dua kali acara.

"Saya minta jauhi narkoba yang menggunakan jarum suntik. Suntak suntik suntak suntik itulah yang membikin HIV AIDS. Dan pasangan yang gonta ganti, tidak boleh yang seperti itu," katanya. Seusai acara Gubernur Jawa Tengah "Bibit Waluyo" foto bersama Pelajar Binterbusih.(ROMAN)

Read More

Guru di Timika Mogok Tuntut Pencairan BOS

| Lusia Kus Anna | www.kompas.com | Selasa, 5 Juni 2012 | 07:08 WIB

 Jayapura, Kompas - Ratusan guru di Kabupaten Mimika, Papua, dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Senin (4/6), berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mimika di Timika. Mereka juga mogok mengajar. Guru- guru itu menuntut pencairan dana bantuan operasional sekolah daerah tahun anggaran 2011.

Dana sekitar Rp 23 miliar itu merupakan bagian dari kebijakan Bupati Mimika Klemen Tinal terkait misi penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten tersebut. Akibat pemogokan di Timika itu, penyelenggaraan ujian akhir semester tertunda.

Menurut para guru yang dihubungi Kompas, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah itu bersumber dari APBD Kabupaten Mimika. Seharusnya dana itu dicairkan sebelum tahun anggaran 2011 selesai. Guru SMP YPK Ebenheizer, Timika, Demianus, mengatakan, melalui program itu, setiap siswa memperoleh Rp 100.000. Di Mimika setidaknya ada 40 taman kanak- kanak, 98 SD, 27 SMP, dan 17 SMA/SMK.

”Namun, hingga menjelang pergantian tahun ajaran, dana itu belum juga dicairkan. Hal tersebut tentu akan mengganggu operasional sekolah yang direncanakan. Untuk itu, kami meminta kepastian dari pemerintah daerah,” kata Demianus.

Jika tuntutan guru tidak dipenuhi, mereka akan tetap mogok mengajar hingga Sabtu nanti. Jika tuntutan itu tak kunjung ditanggapi, para guru akan terus menggelar aksi mogok.

Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Allo Rafra, yang turut menerima perwakilan guru, menyayangkan pemogokan tersebut. Menurut informasi yang diperoleh Allo, dana itu belum dicairkan karena ada sekolah yang belum memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS daerah tahun 2010.

Siswa jadi korban

Meski demikian, ia juga menyayangkan kebijakan yang tidak memiliki landasan aturan itu. Untuk itu, Allo meminta Bupati Mimika segera memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. DPRD Mimika menjadi mediator. Namun, syaratnya, Klemen Tinal harus hadir. Penyelesaian persoalan itu tak bisa diwakilkan kepada Wakil Bupati Mimika Abdul Muis.

Namun, hingga saat ini Bupati Mimika Klemen Tinal jarang berada di Timika. Menurut Allo, jika dana itu ada, tetap tak boleh dicairkan karena telah melewati tahun anggaran.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Ausilius You membenarkan adanya unjuk rasa itu. Ia menyayangkan karena guru berunjuk rasa saat ujian semester tengah dilaksanakan.

Ia mengatakan, unjuk rasa itu tidak dilakukan oleh semua guru. ”Saya meminta agar mereka tetap menunaikan tugas seperti biasa. Kalau tidak, siswa akan menjadi korban,” kata Ausilius.

Menurut dia, dana itu akan dicairkan. Senin sore, Wakil Bupati Abdul Muis bertemu dengan perwakilan sekolah dan Persatuan Guru Republik Indonesia untuk membicarakan hal tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Papua James Modouw mengatakan, pencairan BOS daerah adalah masalah internal Pemerintah Kabupaten Mimika. Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat tak bisa ikut campur tangan. (JOS)

Read More